EconomicReview-Didasari rasa keprihatinan dari Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Bpk. Dr. (HC) Siswono Yudo Husodo, Pimpinan Universitas Pancasila serta Sivitas Akademika Universitas Pancasila atas dinamika global, regional, dan nasional yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan lalu s/d akhir-akhir ini.

Universitas Pancasila mengelar Sarasehan tentang Relevansi Implementasi Nilai-nilai Pancasila untuk Menangkal Radikalisme dan isu Separatisme dengan mengundang rekan media nasional (10/9).

Sebagai Perguruan Tinggi terakreditasi A, Universitas Pancasila terus berkomitmen untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dihidupkan oleh seluruh civitas akademika Universitas Pancasila baik dalam kehidupan kampus, dan juga kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara khusus melalui Pusat Studi Pancasila (PSP).

Terkait isu terkini mengenai berbagai konflik yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt, menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini secara tidak langsung telah memotivasi Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan yang mendidik mahasiswa generasi muda yang adalah calon pemimpin bangsa untuk lebih giat lagi serta secara terus – menerus mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila.

“Isu hangat saat ini yang mencuri perhatian segenap bangsa Indonesia bahkan dunia internasional sangat erat kaitannya dengan salah satu nilai Pancasila yakni sila ke-3 Persatuan Indonesia. Kehadiran PSP telah menghasilkan berbagai bentuk kajian nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk character building generasi milenial yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa maupun alumni Universitas Pancasila. Melalui kajian – kajian ini, Universitas Pancasila diharapkan dapat secara nyata membantu pemerintah untuk memelihara serta mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila,” papar Wahono ditengah sarahsehan bersama jurnalis media.

Diterangkan Wahono, pemerintah Indonesia sedang menghadapi isu tentang pelaksanaan referendum untuk penentuan nasib sendiri oleh Papua. Saat ini pemerintah sudah berkerja keras untuk meredakan situasi yang memanas, namun kita juga melihat terus bergulirnya berbagai tindakan yang bertujuan untuk memprovokasi dan membahayakan persatuan bangsa. Adanya kegaduhan-kegaduhan di tingkat nasional, dalam berbagai bentuk seperti radikalisme, isu separatisme akan sangat mengganggu iklim investasi yang kondusif. Universitas Pancasila sebagai Institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi muda penerus bangsa, berkewajiban secara moral untuk turut mengajak para jurnalis yang memiliki peran strategis ikut membangun iklim yang kondusif; secara bersama-sama mewujudkan hal itu melalui diseminasi informasi yang mencerdaskan dan valid.

“Oleh karenannya kita perlu bersinergi untuk mengimpelentasikan sesuatu yang mencerdaskan. Saya menegaskan isu saat ini yang terkait dengan sila-sila pancasila ini tidaklah dibenarkan. Dan keinginan untuk Referendum bagi Papua boleh dibilang termasuk dalam kategori separatisme. Kami sebagai Universitas yang memeng menggulirkan nilai pancasila ingin menyejukkan suasana. Kita ini satu pancasila, ideologi kita sama pancasila. Kita harus cerdas dalam memilih atau mendengarkan apa yang akan kita cerna,” jelas Wahono.

Referendum Papua Tergolong Separatisme
Secara khusus tentang konflik yang terjadi di Papua yakni adanya isu tentang pelaksanaan referendum bagi penentuan nasib sendiri oleh Papua, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. yang adalah Guru Besar Hukum Internasional dan juga Kepala Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional Universitas Pancasila mengatakan hukum internasional tidak memperkenankan referendum untuk menentukan nasib sendiri bagi wilayah yang sudah merdeka. Larangan yang sama juga diatur dalam hukum nasional Indonesia tentang referendum penentuan nasib sendiri bagi daerah yang sudah dikuasai.

”Referendum bagi penentuan nasib sendiri hanya diperkenankan dalam konteks kolonialisme dan ini sudah dilakukan oleh Papua bersama seluruh wilayah NKRI lainnya pada tanggal 17 Agustus 1945,” ungkapnya.

Dengan demikian, Prof. Pratomo menyatakan adanya keinginan untuk referendum bagi Papua bukan lagi termasuk penentuan nasib sendiri. Tetapi masuk dalam kategori separatisme yang mana hukum international tidak mengakui adanya hak separatis bagi suatu bagian wilayah karena adanya prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah negara. Hal ini juga tentu dapat dikatakan bertentangan dengan nilai Pancasila.
Menurut Guru Besar yang lama menangani kasus Timor Timor sebelum merdeka ini, pandangan masyarakat umum yang menyamakan status Papua dengan Timor Timor adalah keliru.

“Timor Timor adalah non-self governing territory yang terdaftar dalam daftar Komite 24 PBB yang berarti berhak atas penentuan nasib sendiri, sedangkan Papua tidak pernah masuk dalam daftar tersebut karena sudah menjadi bagian dari NKRI sejak 1945 dan sudah melaksanakan hak penentuan nasib sendiri,” lanjut Prof. Pratomo.

Oleh sebab itu, Prof. Pratomo yang juga adalah Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyimpulkan tuntutan pengulangan referendum akan bertentangan dengan prinsip utama dalam hukum internasional dan Piagam PBB yaitu “teritorial integrity” dan “uti possidetis yuris” yakni (1). Pelaksanaan self determination di Papua melalui Pepera telah sesuai dengan prinsip-prinsip HI dan Piagam PBB; (2). Masyarakat Papua telah melakukan self determination oleh karena itu status Papua sekarang adalah bagian NKRI. Tuntutan-tuntutan untuk melakukan pengulangan referendum bertentangan dengan hukum internasional dengan pertimbangan sebagai berikut : Prinsip self determination dalam konteks dekolonisasi hanya dapat dilakukan satu kali dan tidak bisa berulang-ulang.

”Jadi, rakyat Papua tidak bisa lagi menuntut referendum karena bukan lagi dalam konteks kolonialisme atau non governing territory. Masyarakat Papua juga tidak memiliki dasar untuk menuntut pengulangan referendum berdasarkan pelanggaran HAM atau pelanggaran hak politik, ekonomi dan sosial mereka karena Indonesia telah memberikan hak-hak dasar tersebut, khususnya dengan memberikan Otonomi Khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001 yg memberikan kewenangan penuh bagi Papua dan Papua Barat untuk mengelola secara langsung kedua wilayah tersebut,” ungkapnya.

Menutup dialog, Prof Wahono Sumaryono menyatakan pada gilirannya; upaya sinergis dan kontributif melalui peran dan fungsi masing-masing akan menumbuhkan manfaat bagi upaya terwujudnya cita-cita nasional yakni Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Atas dasar uraian tersebut, maka implementasi Nilai-nilai Pancasila secara komprehensif dalam Kehidupan Kampus, Bermasyarakat, dan Bernegara menjadi sangat relevan untuk terus diupayakan dan diwujudkan dalam Perjalanan Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Corry