OJK ARAHKAN FINTECH LENDING KEMBANGKAN UMKM

Ilustrasi gambar : ayp.co.nz

Economic Review – Palembang, 3 Mei 2019. Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong pertumbuhan industri
peer to peer lending atau fintech lending untuk peningkatan inklusi keuangan khususnya
perluasan akses permodalan UMKM.
“Kami bertekad membawa industri fintech lending untuk bersama-sama mengangkat industri
UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Riswinandi saat
membuka Fintech Day 2019 di Palembang, Jumat.
Menurutnya, untuk mendukung secara penuh pendanaan UMKM, OJK memiliki dua pilihan
yaitu mendorong fintech lending meningkatkan kapasitas pendanaan produktif (kualitas)
atau mendorong kemudahan pendaftaran fintech lending produktif secara masif (kuantitas).
Berbagai upaya penguatan fintech lending juga sedang dilakukan OJK untuk mendorong
pertumbuhan industri fintech lending antara lain:

1. Penyusunan peraturan teknis terkait pelaksanaan pendaftaran, perizinan,
pengawasan, sistem monitoring online fintech lending, termasuk penggunaan E-
KYC (electronic know your custumer), bimoteric, digital signature, dan dokumen
elektronik;
2. Pengembangan kolaborasi antara industri jasa keuangan incumbent dengan
penyelenggara fintech lending untuk membangun dan memperkuat ekosistem
ekonomi digital;
3. Pengembangan dialog yang berkelanjutan dan terbuka antara pemerintah,
regulator, penyelenggara fintech lending dan asosiasi dalam rangka untuk
meningkatkan kualitas regulasi fintech lending.

Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan fintech lending yang sangat pesat, OJK
bersama asosiasi industri fintech lending telah mengeluarkan ketentuan, di antaranya
larangan untuk mengakses data pribadi digital pengguna selain yang didapatkan dari
kamera, microphone, serta informasi lokasi pengguna.
Kemudian, untuk meningkatkan transparansi, OJK telah mewajibkan penyelenggara untuk
menyampaikan disclaimer risiko dari kegiatan fintech lending yang memberikan edukasi ke
publik untuk memahami risiko dalam memanfaatkan pinjaman fintech lending.
Dalam rangka transparansi, OJK telah meminta penyelenggara fintech lending
menyampaikan informasi Tingkat Keberhasilan (TKB90) dalam penyelesaian kewajiban
membayar pinjaman pada sistem elektronik Penyelenggara. TKB90 ini menunjukkan tingkat
keberhasilan pembayaran pinjaman oleh borrower yang difasilitasi oleh penyelenggara
fintech lending. Semakin tinggi mendekati 100%, maka menujukkan keberhasilan
pembayaran pinjaman semakin baik.
Fintech Days 2019 di kota Palembang, menggelar lima kegiatan yaitu OJK Goes to Campus,
media visit, radio talk show, seminar nasional, dan pameran penyelenggara fintech lending.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama antara OJK dengan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Kegiatan seminar nasional dengan tema “Membangun Industri Fintech Lending Terpercaya”
dihadiri oleh Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK. Seminar menghadirkan
11 narasumber dari OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kepolisian Negara
RI, Badan Intelijen Negara, dan Satgas Waspada Investasi. Juga ada narasumber dari
praktisi bisnis daring serta dari Kadin.
Acara Fintech Days 2019 ditujukan untuk edukasi masyarakat terkait manfaat dan
bagaimana menggunakan pinjaman online sebagai alternatif pendanaan bagi sektor UMKM.
Sekaligus dalam kegiatan ini, OJK memberikan edukasi terkait risiko-risiko dalam industri
pinjaman daring dan bagaimana memanfaatkan pinjaman daring secara bijak. OJK juga
mendorong generasi muda di daerah agar mengembangkan kreatifitas untuk membangun
ide bisnis yang inovatif dan sustainable.
Saat ini, terdapat 113 pinjaman daring yang telah terdaftar/berizin di OJK yang terdiri dari
107 penyelenggara bisnis konvensional dan 6 penyelenggara bisnis syariah. Hingga Maret
2019, akumulasi jumlah pinjaman daring sebesar Rp33,2 triliun dengan jumlah outstanding
sebesar Rp7,79 triliun. Sementara itu rekening pemberi pinjaman sebanyak 272.548 entitas
dan penerima pinjaman 6.961.993 entitas.