Indonesia dan UE Ramu Cara Tangkal Ujaran Kebencian dan Disinformasi

(ki-ka) Angela Weis (anggota M4D), Caroline Giraud (anggota M4D), Vincent Guerend (Duta Besar Uni Eropa), Joan Barata (anggota M4D), Christiana Chelsia Chan (anggota M4D)

Economic Review – Maraknya ujaran kebencian dan disinformasi, khususnya di platform online melalui media sosial dan layanan pesan, telah menjadi tantangan besar termasuk di Indonesia dan di Eropa. Karenanya diperlukan upaya serius untuk menangkal hal tersebut. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, dorongan bagi perilaku marah dan kekerasan, kasar dan mempermalukan, serta tersebar luasnya diseminasi hoax atau bentuk-bentuk disinformasi lainnya, terus meningkat secara signifikan.

Terkait dengan hal tersebut, Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan seminar yang mengusung tema “Addressing Hate Speech and Disinformation with a Rights-Based Approach” di Jakarta, 17-18 Oktober 2018.

Seminar yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi yang lebih intensif dimana hukum, peraturan dan praktik profesional menjadi instrumen yang dipandang sangat tepat sebagai upaya menangkal ujaran kebencian dan disinformasi, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Vincent Guerend (Duta Besar Uni Eropa)

Achsanul Habib, Director of Human Rights and Humanitites, Ministry of Foreign Affairs

Seminar yang dibuka oleh Duta Besar UE, Vincent Guérend dan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard, ini, mempertemukan antara pejabat pemerintah, para pakar, kelompok masyarakat sipil, wartawan dan sektor swasta dari Indonesia dan UE yang juga sebagai ajang untuk dapat bertukar pengetahuan dan keahlian. Selain itu, seminar ini juga berfungsi sebagai platform kolaborasi untuk mendiskusikan solusi paling tepat dalam memitigasi konsekuensi negatif dari ujaran kebencian dan disinformasi.

Bagian Dari Dialog HAM Antara Indonesia – UE

Penyelenggaraan seminar ini disepakati dalam sesi ke-7 dari Dialog Hak Asasi Manusia antara Indonesia dan Uni Eropa (7th session of the Indonesia European Union Human Rights Dialogue) pada 1 Februari 2018 lalu. Dialog ini diselenggarakan setiap tahun dalam kerangka kerja Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama antara Indonesia dan UE, dimana penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan dasar-dasar hak asasi manusia diabadikan.

UE memiliki seperangkat peraturan dan prinsip yang komprehensif dan aplikatif, yang mengatur kegiatan komunikasi dan konten informasi – baik online maupun offline. Di samping itu, UE telah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan media sosial untuk menangkal ujaran kebencian. Pada Mei 2016, Facebook, Google, Microsoft, Twitter dan UE menandatangani Kode Etik dalam Merespon Ujaran Kebencian Ilegal Online (Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online), serta menyusun panduan komunitas yang melarang promosi atau dorongan bagi tindak kekerasan dan kebencian.

Pada Januari 2018, Komisi Eropa membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari pakar tingkat tinggi (high-level group of experts), untuk memberi masukan terhadap berbagai inisiatif kebijakan dalam menangkal berita bohong dan disinformasi yang disebarluaskan secara online. Kelompok ini merekomendasikan pendekatan multi-dimensi berdasarkan sejumlah respon yang saling terkait dan saling memperkuat. (Yuli)

You may also like...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com