Pemerintah Gelontorkan KUR Rp 116 Triliun Di Tahun 2018

Economic Review-Memasuki tahun 2018, Pemerintah baru saja menyetujui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 16 persen dari total penyaluran KUR tahun lalu. Dengan kata lain di tahun 2018 pemerintah telah menyetujui jumlah KUR sebesar Rp 116 triliun rupiah demi mendorong optimalisasi pengembangan program pembiayaan murah ini.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, melihat capaian KUR yang mencapai sekitar Rp 100 triliun rupiah di tahun 2017, pemerintah rencananya berkomitmen menambah plafon untuk penyaluran KUR sebesar Rp 120 triliun di tahun 2018, meski kemudian hingga awal januari baru 116 triliun rupiah yang sudah di setujui.  Dengan asumsi, kenaikan target tersebut diharapkan mampu terserap tahun ini, mengingat penurunan suku bunga kredit menjadi 7 persen yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018 ini, membuat pemerintah optimistis plafon yang disediakan untuk KUR akan habis. Pemerintah pun mendorong perbaikan dari sisi skema penyaluran KUR.

“Selain itu juga, kami ada skema khusus, penyaluran melalui kelompok. Langkah penyaluran melalui kelompok ini menjadi terobosan. Misalnya saja, dalam satu kelompok terdiri dari 20 anggota. Jika satu anggota mengajukan kredit KUR sebesar Rp 500 juta saja, maka dana yang tersalurkan untuk KUR di dalam kelompok tersebut mencapai Rp 10 miliar. Kantor Kemenko Perekonomian memastikan langkah penyaluran KUR seperti ini, telah menjadi kebijakan di 2018 yang telah di setujui pemerintah,” tutur Iskandar di kantor Kemenko Perekonomian.

Selain itu lanjutnya, nasabah KUR juga bisa mengajukan kredit untuk dua fungsi sekaligus. KUR Multi Sektor ini termasuk terobosan yang diberikan untuk mempermudah masyarakat di sektor tertentu. Salah satu program KUR ini menyasar sektor produktif yaitu pertanian, perkebunan hingga perikanan. Iskandar menjelaskan dengan KUR Multi Sektor, penerima KUR dapat mengkombinasikan Usahanya di sektor produktif dengan sektor perdagangan.

“Kita contoh saja jika tanah yang dimiliki oleh petani kecil dan masa tanam cukup lama, maka kebutuhan sehari hari bisa tertutupi dengan berdagang. Kemudian penyaluran dengan multisektor, jadi bisa bertani dan berdagang juga. Jadi misalnya jumlah dana pinjaman KUR Rp10 juta, maka Rp4 jutanya bisa untuk buka warung,” pungkas nya.

Penyaluran KUR Harus Tepat Sasaran

Keputusan pemerintah untuk mendorong KUR lewat kelompok tani atau usaha produksi lainnya menjadi terobosan yang di sambut baik oleh pelaku usaha sektor pertanian. Pembina Koperasi Cahaya Tani Persada, Antonius Bayu Putra menjelaskan, dukungan untuk terus memberikan program terbaik bagi masyarakat, jangan sampai di salah gunakan.

“Penyaluran KUR lewat kelompok, harus dipastikan di salurkan kepada pihak yang berdedikasi dan bertanggungjawab,” papar Bayu. Hal ini diungkapkannya setelah hampir 1 tahun membina Koperasi di bidang pertanian mulai dari “Nol”. Dengan dukungan pembinaan bagi  “bapak angkat” di setiap kelompok penerima KUR, maka pemerintah dapat memastikan penyaluran KUR akan tepat sasaran, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Bayu menambahkan, pemerintah juga  harus tetap memberikan aturan yang jelas, serta perlindungan hukum bagi “bapak angkat” Kelompok Penerima KUR, melalui pembinaan dan pemberian sertifikat yang memadai bagi pengurus kelompok usaha penerima KUR. “Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas bagi kelompok taninya dan memberi pelatihan semacam sertifikasi untuk para “bapak angkat” kelompok tersebut, karena jika tidak di bina akan sangat rentan diselewengkan” ujar Bayu yang menaungi Koperasi Cahaya Tani Persada, Cianjur Selatan, Jawa barat.

Bayu mengungkapkan pengalaman nya dalam membangun kelompok tani melalui dana KUR sangatlah berat. Selain itu dibutuhkan komitmen serta visi yang kuat bagi pengurus Kelompok penerima KUR, supaya KUR dapat bermanfaat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Harapkan Pemerintah Membuka Akses  Pasar

Senada dengan Bayu, Direktur penelitian Center Of Reform on Economics Indonesia (CORE Indonesia) Muhammad Faisal mengungkapkan, pemerintah jangan hanya memayungi program ini hanya dari segi pembiayaan semata. Dari sisi lanjutan kebijakan, harus ada tindak lanjut yang memastikan prospek sektor penerima KUR juga di perbaiki dan di optimalkan. Faisal juga meminta ada kebijakan lain yang mendorong sisi permintaan, untuk menjaga sektor usaha penerima KUR memiliki perputaran usaha yang memadai. Hal ini dinilai akan lebih memberikan efek lanjutan, yang tak hanya memastikan ketersediaan pembiayaan murah di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu.

“Dengan kata lain jika prospek pengembangan sektor usaha tak di dukung, maka pasar mereka tak berkembang. Untuk mencapai dukungan yang total, diharapkan pula pemerintah akan membuka akses pasar bagi para kelompok tani, atau kelompok usaha produksi umkm penerima KUR. Selain itu harus ada insentif yang harus diberikan pada penerima KUR, Seperti kemitraan dengan sektor usaha yang telah mapan, atau usaha dengan pasar yang lebih besar,” ujar Ekonom muda ini.

Beberapa langkah di atas dipastikan akan membuat rantai pembiayaan KUR menjadi lebih lengkap. Hal ini juga akan memastikan rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) tetap rendah, dan jika dapat di wujudkan pemerintah maka dipastikan NPL KUR tahun 2018 dapat lebih rendah dari capaian rata-rata NPL KUR 2017 yang berkisar di 0,22 persen.

You may also like...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com