Dialog PPD Jembatani Swasta dan Pemerintah Soal FTA

Economic Review-Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia memprakarsai diskusi ‘Public Private Dialogue (PPD) on International Trade and Investment’ untuk menjembatani pihak swasta pemerintah tentang Free Trade Agreement (FTA) di Grand Ballroom, Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Senin (4/9). Acara ini merupakan wadah dialog antara sektor pemerintah dan swasta untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, pengalaman atau gagasan bersama.

PPD yang bertepatan dengan rapat Kadin Bidang Hubungan Internasional tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas T. Lembong, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman, mantan Menkeu Chatib Basri serta beberapa duta besar negara sahabat dan pelaku usaha.

Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional mengatakan tujuan utama dari PPD adalah untuk menciptakan proses komunikasi yang baik antara sektor publik dan swasta sehingga mampu mengarahkan pemerintah untuk mengidentifikasi sektor prioritas yang memerlukan reformasi kebijakan dan memformulasikan kebijakan yang realistis. “Selain itu, PPD juga bisa menjadi sarana bagi pemerintah dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan good governance,” ujar Shinta dalam sambutannya, Senin (4/9/2017).

Topik yang dibahas dalam PPD kali ini yaitu masalah perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Indonesia merupakan pihak uang memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas, membutuhkan investasi asing, namun mulai kehilangan daya saing, sehingga KADIN Indonesia menyelenggarakan diaolog ini, untuk menyikapi dan mencari solusinya. Jika ingin mendapatkan FTA yang mewakili seluruh pihak, maka dibutuhkan peraturan yang jelas, tidak berubah-ubah, dan memiliki kepastian hukum. Investasi asing juga merupakan faktor kunci jika ingin memajukkan ekonomi dan memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

“Jika ingin mendapatkan FTA yang mewakili semua pihak maka dibutuhkan peraturan yang jelas, tidak berubah-ubah dan memiliki kepastian hokum. Makanya PDD menjadi penting untuk diselenggarakan agar ada solusi yang dihasilkan dari diskusi terbuka antara pemerintah dengan pelaku usaha. Ini sudah dilakukan banyak negara, salah satunya Vietnam yang kini telah tumbuh jadi kekuatan baru ASEAN menyaingi Indonesia,” kata Shinta.

Lebih lanjut, investasi asing juga merupakan faktor kunci untuk memajukan ekonomi dan memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Namun, Kadin melihat masih ada kesenjangan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dan harapan pengusaha. Ke depannya, Shinta melihat PPD bisa dilakukan di tingkat lokal, regional dan internasional untuk membahas isu-isu luas dan spesifik.

 

You may also like...

1 Response

  1. October 25, 2017

    Thank you very much for your blog.

    I enjoyed reading this article.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com