OJK Luncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan

Economic Review-Untuk membangun perilaku cerdas keuangan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (18/5) telah meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027, sebagai langkah evaluasi program Perlindungan Konsumen OJK lima tahun berjalan dan upaya menjawab tantangan di sepuluh tahun mendatang.

Tantangan tersebut antara lain informasi asimetris saat penjualan produk keuangan, aspek sosiologis masyarakat yang mudah tergiur terhadap tawaran investasi yang ilegal dan berpotensi merugikan, terkait perlindungan data dan informasi pribadi konsumen, perkembangan financial technology, integrasi regulasi perlindungan konsumen, dan terkait transaksi antar negara atau cross-border transaction.

SPKK disusun agar tercipta budaya treating customers fairly yang mengedepankan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap produk jasa keuangan yang ditawarkan (market confidence) dan terwujudnya level playing field antara konsumen dan lembaga jasa keuangan. SPKK hadir untuk mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan dalam lingkup nasional, regional (ASEAN) maupun internasional.

“Penyusunan strategi ini merupakan upaya menjawab tantangan serta isu strategis perlindungan konsumen sektor jasa keuangan baik di masa sekarang maupun masa mendatang dalam ruang lingkup nasional, regional, maupun internasional,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat peluncuran SPKK di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (18/5), yang dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

OJK membagi tiga tahapan tiap lima tahun target yang ingin dicapai untuk memastikan perlindungan konsumen yang seimbang dengan tumbuh berkembangnya industri jasa keuangan. Tahapan tersebut meliputi tahap pembangunan periode 2013-2027, tahap pengembangan 2018-2022, dan tahap akselerasi 2023-2027 dan mengacu pada empat pilar utama dan mengacu pada empat pilar utama perlindungan konsumen, yakni infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan market conduct; serta edukasi dan komunikasi.

Perlindungan konsumen tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Pengawasan market conduct akan melihat aspek perilaku (behaviour) pelaku di sektor jasa keuangan yang terus berkembang. Untuk itulah OJK dalam tahap awal telah melakukan kegiatan thematic surveillance yang antara lain dilakukan melalui teknik mystery calling, mystery shopping, in­depth interview, dan customer testimony dalam rangka memetakan potensi kerawanan terhadap perilaku lembaga jasa keuangan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dan/atau masyarakat.

Kedepan, upaya pengawasan market conduct akan disinergikan dalam suatu penilaian kesehatan terhadap lembaga jasa keuangan disertai dengan enforcement agar tercipta level playing field antara lembaga jasa keuangan dan konsumennya.

Lebih lanjut Muliaman menjelaskan, OJK sendiri terus melakukan inklusi keuangan terhadap masyarakat luas. Hingga akhir tahun 2019, OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan dapat mencapai 75 persen. Sementara, hingga akhir tahun 2016, tingkat literasi keuangan mencapai 29,66 persen, atau meningkat dari tahun 2013 lalu sebesar 21,8 persen.

“Kami optimistis dukungan berbagai pihak. Insya Allah target 75 persen bisa kita capai pada waktunya nanti. Gerakan perlu dilakukan hingga ke perbatasan terpencil, para pelajar, masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Jadi masyarakat di kota kecil dapat mengakses pasar modal lebih jauh,” jelasnya Muliaman. Ia sendiri mengapresiasi salah satu program Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa Yuk Nabung Saham yang dapat menjamah hingga masyarakat menengah ke bawah.

Pemerintah Mengapresias Inisiatif OJK

Sementara itu, Puan Maharani menyampaikan bahwa Pemerintah menyambut baik inisiatif OJK ini sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusi yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2016. Puan menekankan agar dalam pelaksanaannya strategi ini bisa meningkatkan akses keuangan masyarakat yang belum tersentuh produk dan atau jasa keuangan serta memperbaiki upaya perlindungan konsumen keuangan, dengan mengubah pola pikir masyarakat. “Masyarakat Indonesia harus menjadi cerdas keuangan, tidak terkecuali masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang selama ini sulit menjangkau produk dan jasa keuangan,” ujar Puan Maharani.

Peningkatan kecerdasan keuangan, menurutnya bisa dilakukan melalui gerakan edukasi yang masif dan program-program inklusi keuangan kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, penduduk lanjut usia, kaum ibu, anak-anak usia sekolah dengan orangtua golongan ekonomi rendah termasuk disabilitas atau yang berkebutuhan khusus.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S Soetiono menjelaskan bahwa OJK bersama dengan industri keuangan telah menyediakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain menabung saham mikro, reksadana ritel, asuransi mikro, asuransi tani dan lain sebagainya termasuk mendekatkan dengan layanan tanpa kantor (LAKU PANDAI) dan pemanfaatan layanan keuangan digital.

“Meminimalkan informasi asimetris, masih rendahnya tingkat literasi serta inklusi keuangan, regulasi perlindungan konsumen keuangan belum terstandardisasi, dan maraknya penawaran produk keuangan yang belum memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat adalah beberapa tantangan yang dihadapi perlindungan konsumen keuangan saat ini,” ujar Kusumaningtuti.

Selain itu, muncul isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain perkembangan financial technology (fintech), pentingnya pengawasan market conduct, peningkatan intensitas transaksi lintas negara (cross-border transaction), dan pentingnya keamanan data pribadi konsumen.

Upaya edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK tidak terlepas dari kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak di antaranya kementerian, lembaga negara, industri jasa keuangan, World Bank, the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perwakilan konsumen seperti YLKI, serta mitra strategis OJK lainya.

You may also like...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com