Presiden Luncurkan PP No.28/2016 untuk Tingkatkan Akses Layanan Perbankan

Economic Review – Sudah 70 tahun merdeka, baru 39 persen penduduk Indonesia yang bisa mendapatkan akses layanan perbankan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.

“Indeks inklusi keuangan kita masih di tingkat 39% berdasar data 2014. Artinya, masih belum banyak (anggota) masyarakat yang bisa menikmati layanan bank, masih banyak yang belum punya tabungan, masih banyak yang belum dapat akses pinjaman bank,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (18/11).

Berdasar data tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. PP bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menyentuh, menggunakan, serta memanfaatkan akses dari lembaga keuangan yang ada di dalam negeri.

Presiden Jokowi menargetkan, pada 2019 mendatang, 75% dari populasi penduduk Indonesia bisa mendapatkan akses jasa keuangan perbankan. Akses jasa keuangan perbankan dimaksud, mulai dari tabungan hingga penyaluran kredit.

“Target 2019 memang ambisius 75%, tidak mudah. Ini pekerjaan besar bagi pemerintah, meningkatkan keuangan inklusi penting untuk perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial,” ucapnya.

 

You may also like...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com