DBS Group Dukung Tax Amnesty

foto berita dbs 01Economic Review – Pemerintah optimistis program amnesti pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku 18 Juli lalu akan berhasil. Program tersebut menjadi tumpuan pendapatan negara di tengah merosotnya penerimaan pajak, agar menjaga defisit anggaran tidak melebihi batas 3 persen.

Lembaga keuangan asal Singapura, DBS Group Holdings Ltd, mendukung penuh program amnesti pajak di Indonesia. Mereka juga melakukan koordinasi dengan Bank DBS Indonesia untuk menggali informasi mengenai kenaikkan baru pemerintah Indonesia di sektor pajak itu.

“Sebenarnya koordinasi itu ada, dan grup kami sangat mendukung tax amnesty itu, Apa pun informasi, peraturan, dan sosialisasi itu justru mereka (DBS) sangat proaktif menanyakan (program) yang di lokal ini. Secara langsung, DBS juga melakukan sosialisasi amnesti pajak di Indonesia kepada para nasabahnya yang berada di Singapura,” ujar Head of Wealth Management Bank DBS Indonesia Widrawan Hindrawan di Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Pasar finansial merespons positif pengumuman amnesti pajak. Salah satu indikasinya adalah terus jatuhnya imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia. DBS Group Research* mencatat, sejak awal 2016 rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah turun hingga 170 bps. Memang faktor eksternal dari rendahnya suku bunga di dunia dan ekspektasi pasar tentang kemungkinan penurunan suku bunga Bank Indonesia membuat obligasi pemerintah sangat menarik. Namun, para pelaku pasar tampaknya “buy into” optimisme pemerintah ini.

Optimisme pemerintah ini sangat jelas. Menurut estimasi pemerintah, dana sebesar Rp 1.000 triliun atau setara dengan US$ 75 miliar dapat direpatriasi dalam sembilan bulan ke depan. Selain itu akan ada tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 165 triliun atau US$ 12,5miliar. Kalau memang tercapai, defisit anggaran pemerintah akan bisa bertahan di bawah 3 persen dari PDB.

foto berita dbs 02Head of Treasury and Markets Bank DBS Indonesia Wiwig Wahyu Santoso mengatakan, banyak nasabah DBS di luar negari menanyakan program amnesti pajak di Indonesia. “Banyak nasabah yang menanyakan, tapi memang karena itu dari grup, jadi mereka yang lebih tahu. Grup kami sangat mendukung. Kerja samanya tentu dalam hal kami sebagai subsidiaries. Saya rasa banyak nasabah di data grup. Mereka (DBS Singapura) sendiri yang lebih tahu,” jelas  Wiwig Wahyu Santoso

Wajib pajak dinilai akan menyambut program ini karena akan diberikan sejumlah insentif berupa penghapusan pajak terutang hingga sanksi administrasi dan pidana. Apalagi tarif tebusan yang ditawarkan lebih rendah daripada tarif pajak. Jika semakin cepat wajib pajak melaporkan asetnya, maka tarif tebusannya semakin rendah.

Ini lantaran Rp 1.000 triliun itu sama dengan 70 persen dari total cadangan devisa Indonesia, atau sama dengan 60 persen dari jumlah outstanding obligasi pemerintah saat ini. Bukan tidak mungkin kalau estimasi ini berlebihan. Perlu juga diingat bahwa wajib pajak juga bakal menghitung besaran insentif dari dana yang ditempatkannya selama tiga tahun.