Hanya 20 LKM Yang Terdaftar Di OJK

OJK 1Economic Review – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sejauh ini hanya terdapat 20 badan usaha yang mendaftar ke OJK hingga batas waktu pengukuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Para lembaga keuangan daerah dinilai enggan memastikan manfaat perizinan LKM.

Oleh karenanya, OJK terus mendorong agar lembaga keuangan mikro (LKM) untuk menjadi entitas legal yang diawasi regulator. Dengan begitu, pengelolaan dana anggota dan masyarakat lebih bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, beberapa hal teknis sudah diatur. Dengan segala kewenangannya, OJK mencoba membuat pengaturan LKM lebih halus, termasuk modal tunai bagi LKM baru dan modal nontunai bagi LKM yang sudah lama beroperasi.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) 1B OJK, M Ihsanuddin mengungkapkan, melalui relaksasi perizinan yang diberikan, OJK ingin mengatur solvabilitas dan likuiditas LKM dulu. Sehingga, LKM bertanggung jawab saat mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat.

“Harus tunai meski demikian, LKM yang sudah lama beroperasi tidak semua punya modal tunai. Untuk LKM baru, modal harus tunai. Saat ini OJK tidak mengutip biaya dulu. Saat ini, OJK baru mengukuhkan 20 LKM dari estimasi sekitar 24 ribu LKM. Di sisi lain, banyak program pemerintah bagi LKM. LKM masih merasa berat dengan adanya pemeriksaan rutin regulator dan perpajakan. Tapi OJK sudah minta agar pajak LKM kecil,” ungkapnya.

IMG_0570Ke depan, pemeringkatan LKM akan dilakukan sehingga LKM menarik bagi lembaga lain dan biaya dananya bisa jadi rendah. Selain itu, OJK menggagas adanya lembaga penjamin simpanan buat LKM yang sudah legal.

Ditempat yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 1 OJK, Edi Setiadi, mengatakan, guna merangsang LKM-LKM lain, regulator melakukan relaksasi peraturan persyaratan perizinan LKM. Relaksasi tersebut membuka kembali gerbang bagi LKM yang belum mendaftarkan diri ke OJK dan mempermudah perizinannya. Padahal tambahnya, menurut data akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) LKM, jumlah LKM ada sekitar 600 ribu. Sementara berdasarkan perhitungan ulang OJK bersama lembaga keuangan terdapat 24-25 ribu LKM yang tersebar di Indonesia.

“Kita masih kesulitan. Apalagi selama ini di lapangan, bagaimana menjelaskan soal neraca keuangan, tingkat suku bunga, dan sebagainya. Mereka masih alergi apalagi diperiksa. Sekarang dari dua puluh badan usaha yang mendaftar baru lembaga keuangan berbadan koperasi. Yakni 16 konvensional dan empat syariah. Semuanya berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur,,” ujar Edi Setiadi kepada wartawan. Corry