tkw1
Setiap tahun, lebih dari setengah juta orang Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja pada majikan asing dengan kontrak kerja selama dua tahun. Sekitar separuh dari para pekerja tersebut berangkat ke negara – negara tujuan antara lain Hongkong, Timur Tengah, Cina dan negara – negara di Asia yang juga menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Pada umumnya tenaga kerja Indonesia ini berjenis kelamin perempuan yang berasal dari kota – kota kecil atau desa – desa dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar dan pengalaman kerja yang minim, bahkan ada juga yang tidak lulus Sekolah Dasar asalkan bisa menulis dan membaca serta mengaji. Hal ini terjadi agar sistem pengupahan dibawah standart yang seharusnya. Tentu saja ini menguntungkan negara – negara tujuan tenaga kerja Indonesia ini.

Kebanyakan tenaga kerja migran berasal dari masyarakat – masyarakat miskin. Karena kemiskinan inilah maka mereka memilih untuk mengkais rejeki di luar negeri dengan harapan dapat merubah perekonomian mereka. Tetapi yang didapatkan malah sebaliknya. Mereka banyak sekali berhubungan dengan hukum di negara – negara tersebut. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang minim dan juga pengetahuan mereka yang sangat rendah serta kurangnya profesional dan kopetensi.

Tenaga kerja Wanita (TKW) merupakan masalah rumit yang harus diselesaikan akar persoalannya. Ketersediaan tenaga kerja dan lebarnya jurang perbedaan antara pembangunan di kota dan desa membuat mereka yang tidak memiliki kesempatan memilih berjuang di negeri orang menjadi TKW.

Di sisi lain, perlindungan terhadap para TKW dinilai masih minim dilihat dari masih banyaknya kasus kekerasan, bahkan kematian, yang menimpa sejumlah TKW. Komitmen seperti itu pulalah yang disampaikan sejumlah calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pemilihan Daerah .

Dibalik itu semua, permasalahan yang terjadi pada TKW disebabkan oleh kurang kompetensi yang dibekali. Pendidikan dan pelatihan agar dapat TKW tersebut professional dan berkompeten kurang. Karena pendidikan dan pelatihan hanya diberikan oleh penyalur TKW ini sangatlah minim waktunya. Yang seharusnya dilakukan 3 bulan maka baru 2 minggu TKW sudah dikirim kenegara tujuan. Hal ini menyebabkan banyaknya permasalahan yang terjadi.

TKW yang bekerja di luar negeri berjuang mengadu nasib di rantau orang dengan meninggalkan kampong halaman dan keluarga tercinta, kenyataannya upah yang mereka peroleh dari hasil kerja mereka tidak hanya bermanfaat bagi mereka dan keluarga mereka saja dalam memenuhi haja thidup mereka, akan tetapi secara akumulatif, negar apun memperoleh manfaat yang signifikan, yaitu mereka telah dapat menyumbang devisa Negara sebesar Rp. 82,4 triliun. Dengan kenyataan ini, maka TKI yang bekerja di luar negeri dapat disebut sebagai “Pahlawan Devisa Negara”.

Mengapa mereka diupah minim? Karena kurangnya kompetensi TKW tersebut. Ditambah lagi kurangnya pendidikan formal TKW yang kebanyakan dipalsukan oleh sang penyalur.

Sebagai Pahlawan Devisa Negara, para TKW di luar negeri semestinya mendapat perlindungan yang optimal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilan di Negara tempat mereka bekerja. Namun kenyataannya hingga saaat ini sisi perlindungan terhadap TKW luar negeri ini (TKW Informal) dan penanganan kasus – kasus mereka belum memadai, terbukti dengan masih banyaknya kasus – kasus mengerikan yang menimpa TKW luar negeri seperti kasus penganiayaan berat, pemerkosaan terhadap TKW, tidak ada penampuangan yang layak bagi TKW yang bermasalah dan lari dari majikannya yang mengakibatkan ribuan TKW tinggal di bawah kolong jembatan di Saudi Arabia sebagaimana yang terjadi pada akhir tahun  2012 yang lalu.

Permasalahan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, ternyata bermuara pada persiapan yang tidak layak di Badan Latihan Kerja (BLK) yang ada di Indonesia. Pasalnya, permasalahan seperti kekerasan terhadap TKW di luar negeri, terjadi karena kekecewaan majikan atas ketidak becusan TKW dalam bekerja. Mengapa demikian? Jawabannya, karena tidak layaknya balai latihan kerja (BLK).  Untuk menelusuri hal itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) kebeberapa BLK. Gunanya agar dapat melihat secara langsung kelayakan sarana dan prasarana serta ijin resmi BLK tersebut.

Dengan kelayakan yang dimiliki BLK dan waktu pelatihan yang sesuai dengan undang – undang tertu saja permasalahan TKW yang terjadi dapat dihindari. Dan pastinya pejabat negara dapat membantu menanggulangi permasalah tersebut karena TKW yang dikirim betul – betul sudah memenuhi persyaratan dan berkompeten.